Proses integrasi ekonomi kawasan ASEAN menuntut harmonisasi kebijakan antara negara-negara ASEAN dan menuntut kesiapan masyarakat dan pemerintah daerah agar mampu mendapatkan manfaat yang optimal. Di era demokrasi elektoral saat ini keterlibatan pemerintah daerah saat ini menjadi besar alih-alih menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat belaka, pemerintah daerah justru menjadi ujung tombak dalam proses integrasi itu sendiri. Fungsi pelayanan pemerintah daerah diarahkan untuk mempersiapkan segala kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam memasuki integrasi ekonomi kawasan, seperti penyediaan infrastruktur, transportasi, kredit lunak, pendidikan dan bantuan subsidi. Disisi lain, dinasti politik merupakan sebuah fenomena dalam era demokrasi saat ini. Dinasti politik di beberapa pemerintah daerah di Indonesia dianggap sebagai penyakit, yang berujung kepada disfungsi pelayanan publik yang disebabkan oleh akumulasi sumber daya yang sangat timpang antara lingkaran keluarga para kepala pemerintahan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi penghambat kesiapan daerah dalam proses integrasi kawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari keterkaitan antara kepala daerah yang mengaplikasikan dinasti politik dengan kesiapan daerah dalam menghadapi integrasi kawasan. Kesimpulan sementara yang menjadi hipotesa penelitian ini adalah di daerah yang memiliki dinasti politik yang akut akan cenderung lemah dalam proses integrasi dengan kawasan. Dengan memakai studi wawancara pada kantor-kantor dinas terkait dan pemangku kepentingan di masyarakat dan juga studi literatur, di akhir penelitian ini diaharapkan akan menjawab keterkaitan dua variable tersebut dan menjadi kerangka kajian pada kajian pemerintah daerah dalam hubungan internasional.

kawasan ASEAN, dinasti politik, Hubungan Internasional.

• Tangguh Chairil, S.Sos., M.Si. (Han), M.Si.

• Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A

• Pamungkas Ayudaning Dewanto, S.Sos., M.A.