Abstract
Di era demokrasi seperti sekarang, penting halnya bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui tentang kinerja pemerintah. Para birokrat yang mengisi kursi pemerintahan berasal dari figur-figur pilihan masyarakat, berikut pula dengan program-program kerja yang diusung pun dibiayai oleh pajak masyarakat selain berasal dari sumber dana lainnya. Sehingga sudah merupakan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang situasi yang terjadi di pemerintahan.
Keywords
communication gap, government policy, political branding, digital branding