Puspitawati dalam buku putih Kementrian Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016, mengatakan bahwa ideologi patriarki yang dianut oleh sebagian masyarakat dunia sejak dulu telah membatasai gerak kaum wanita khususnya di ruang publik. Ideologi ini merupakan akar masalah yang menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan dan ketidakadilan gender. Permasalahan akan ketidaksetaraan gender (gender inequality) mendorong bangkitnya gerakan feminisme yang telah diinisiasi sejak abad 18 oleh kaum wanita di Eropa. Gerakan ini terus berlanjut hingga lahirnya The Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, delarasi kesamaan antara kaum perempuan dan laki laki 1975 pada World Conference International Year of Women dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) 1979 yg dibidani oleh PBB. Pemerintah Indonesia telah menandatangani (1980) dan meratifikasi hasil konvensi CEDAW tersebut dengan mengeluarkan UU no 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita pada tanggal 24 Juli 1984. Pada tahun 2000 gerakan kesetaran gender menjadi salah satu dari delapan komitmen kunci tujuan pembangunan millennium (Millenium Development Goals) 2015 atau MDGs dan dilanjutkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Pemberdayaan wanita, diskriminasi gender, Teleworking, wanita pekerja, alat elektronik

• Sonya Rapinta Manalu, S.Kom., M.T.I

• Sri Dewi Adriani, S.S., M.Si.

• Ratna Handayani, S.S., M.Si.

• Prof. Bens Pardamean, B.Sc., M.Sc., Ph.D