Abstract
Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya mengenai manajemen dewan komisaris. Di dalam penelitian tersebut disinyalir bahwa birokrat yang berada di BUMN Indonesia memberikan pengaruh pada kinerja dewan komisaris di BUMN. Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian lebih jauh lagi mengenai sampai sejauh mana pengaruh birokrat pada kinerja dewan komisaris BUMN Indonesia, dimana komisaris memiliki tugas utama memastikan BUMN dijalankan secara good governance. Seperti yang telah dilaporkan media massa bahwa sampai saat ini masih banyak fraud yang terjadi di BUMN, walaupun prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) telah diterapkan sejak 2002. Sedangkan seperti yang diketahui bersama bahwa keberadaan BUMN sangat strategis bagi perekonomian Indonesia, selain dapat memberikan lapangan pekerjaan, BUMN juga telah mengusai aset-aset strategis Indonesia. Namun, apabila BUMN tidak dikelola dengan baik atau digunakan oleh pribadi atau sekelompok orang yang hanya mengejar kepentingannya saja, maka akan sangat merugikan negara karena defisit BUMN selalu ditutupi dengan anggaran belanja negara yang mayoritas diperoleh dari pajak. Dewan komisaris sebagai suatu badan yang sangat diharapkan dapat menjaga dan memastikan keberlangsungan implementasi GCG oleh rakyat sebagai ultimate shareholders BUMN sangatlah memegang peranan penting. Karena itu analisis pengaruh birokrat terhadap dewan komisaris merupakan hal penting dalam penerapan GCG di BUMN. Berdasarkan wawancara semi-terstruktur terhadap anggota dewan direksi, dewan komisaris, dan pejabat pada BUMN, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan birokrat signifikan memberikan pengaruh pada kinerja dewan komisaris dalam pengambilan keputusan untuk BUMN. Oleh karena itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan panduan bagi Kementrian BUMN dalam mengambil kebijakan untuk mengurangi pengaruh birokrat dalam governance BUMN Indonesia.