Abstract
TikTok cenderung berbeda dibandingkan platform media sosial yang lainnya karena kemampuannya dalam menampilkan materi-materi mentah terhadap penggunanya. Dibandingkan dengan Instagram, misalnya, TikTok memungkinkan penggunanya untuk bisa memperlihatkan dirinya sesuai dengan pilihan dan selera pribadi. Dengan demikian, TikTok memiliki potensi besar untuk menjadi platform yang inklusif. Sayangnya, sementara warga negara sudah memaksimalkan potensi kreatif mereka dalam kehidupan digital, pemerintah cenderung memiliki pendekatan yang sebaliknya. Terdapat kecenderungan tebang pilih yang mengutamakan stabilitas sosial dan kekuasaan yang nomatif dalam menghadapi benturan budaya dan disrupsi teknologi di era digital. Secara individu, kita harus mampu memecahkan tantangan-tantangan utama yang menimpa semua bagian demografis kita, tua dan muda, kaya dan miskin, terutama terkait perilaku etis dan personal dalam menggunakan platform digital. Sekolah, guru, dan anggota keluarga perlu menyadari bahwa mustahil mampu memecahkan tantangan digital hanya dengan mengandalkan kapasitas individu. Kita perlu secara perlahan memperkecil kesenjangan antar generasi dan terbuka terhadap percakapan yang lebih konstruktif antara warga digital dengan generasi yang lebih senior. Dalam level institusional, pemerintah harus berhenti bereaksi terhadap fenomena-fenomena viral tertentu. Dengan potensi ekonomi digital di Indonesia yang sedemikian massif, di mana pembuatan konten dan sensasi viral berkontribusi secara signifikan, pemerintah perlu sedikit mengesampingkan kepanikan moral dan mulai membayangkan gambaran yang lebih besar tentang masa depan digital kita semua. Berdasarkan fenomena viral di TikTok, terutama Citayam Fashion Week, riset ini akan menguji potensi dan hambatan kebijakan digital yang inklusif di Indonesia. Sebagai studi kasus, riset ini akan mengobservasi dan mewawancara actor-aktor penting berkaitan dengan isu-isu yang muncul di TikTok. Responden penelitian ini terdiri dari anak muda, pelajar, pengguna aktif TikTok, dan pemerintah serta pembuat kebijakan.