Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya mengenai manajemen dewan komisaris. Di dalam penelitian tersebut disinyalir bahwa budaya korporasi BUMN dan pengaruh campur tangan pemerintah memberikan pengaruh pada kinerja dewan komisaris di BUMN. Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian lebih jauh lagi mengenai sampai sejauh mana budaya korporasi BUMN dan pengaruh pemerintah dapat mempengaruhi ke efektifitas dewan komisaris dalam memastikan BUMN dijalankan secara good governance. Seperti yang telah dilaporkan media massa bahwa sampai saat ini masih banyak fraud yang terjadi di BUMN, walaupun prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) telah diterapkan sejak 2002. Sedangkan seperti yang diketahui bersama bahwa keberadaan BUMN sangat strategis bagi perekonomian Indonesia, selain dapat memberikan lapangan pekerjaan, BUMN juga telah mengusai aset-aset strategis Indonesia. Namun, apabila BUMN tidak dikelola dengan baik atau digunakan oleh pribadi atau sekelompok orang yang hanya mengejar kepentingannya saja, maka akan sangat merugikan negara karena defisit BUMN selalu ditutupi dengan anggaran belanja negara yang mayoritas diperoleh dari pajak. Oleh karena itu penelitian mengenai peran dewan komisaris sangatlah esensial untuk keberlangsungan BUMN itu sendiri. Dewan komisaris sebagai suatu badan yang sangat diharapkan dapat menjaga dan memastikan keberlangsungan implementasi GCG oleh rakyat sebagai ultimate shareholders BUMN sangatlah memegang peranan penting. Karena itu analisis pengaruh budaya korporasi BUMN dan campur tangan pemerintah terhadap dewan komisaris merupakan aktor penting dalam penerapan GCG di BUMN. Berdasarkan wawancara semi-terstruktur terhadap anggota dewan direksi, dewan komisaris, dan pejabat pada BUMN, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa budaya korporasi BUMN dan campur tangan pemerintah belum mendukung ke-efektifan dewan komisaris dalam menjalankan perannya di BUMN Indonesia. Oleh karena itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan panduan bagi Kementrian BUMN dalam mengambil kebijakan untuk melakukan perubahan budaya dan mengurangi campur tangan pemerintah dalam BUMN. Penelitian ini akan dilakukan dalam kurun waktu dua tahun. Dalam tahun pertama lebih dititik beratkan pada penyusunan konsep, pencarian literature, dan metode penelitian. Selain itu diharapkan dalam tahun pertama, penelitian ini sudah mendapatkan analisis hasil tentang sejauh mana keterlibatan politik dan pengaruh pemerintah terhadap kinerja dewan komisaris. Kemudian di dalam tahun kedua, penelitian ini akan dilanjutkan untuk menganalisis faktor kedua yaitu pengaruh budaya korporasi terhadap kinerja dewan komisaris di BUMN Indonesia. Selain itu di dalam tahun kedua, peneliti akan menitikberatkan pada desiminasi hasil penelitian dalam forum internasional dan mempublikasikan dalam jurnal interasional.

Dewan Komisaris, BUMN, GCG, Perekonomian, aset

• Ina Melati, S.E., M.M.

• Prof. Bachtiar H. Simamora, Ph.D.

• Dr. Annetta Gunawan, S.E., M.M.