Abstract
Visi Presiden Jokowi menjadikan Indonesia dapat membangun dari wilayah terluar. Untuk mencapai hal itu, isu prioritas yang dihadapi oleh pemerintah adalah membenahi kemampuan daearah perbatasan dalam meningkatkan pendapat asli daerah (PAD). Selama lebih dari delapan tahun, tim peneliti dari Universitas Bina Nusantara telah mengembangkan sebuah model pembangunan wilayah perbatasan yang menekankan pada pentingnya meningkatkan kapasitas ekonomi para pengusaha lokal di wilayah perbatasan serta kapasitas regulasi aparatur pemerintah. Model yang kami kembangkan didasarkan kepada model transformasi negaradan paradiplomasi. Paradiplomasi adalah sebuah model pembangunan pemerintah daerah yang mengedepankan pada upaya pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama internasional. Permasalahannya adalah, dalam upaya peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan diplomasi, kementerian Luar Negeri memiliki keterbatasan infrastruktur dalam mengembangkan kemampuan diplomasi bagi pemerintah-pemerintah di daerah. Selain itu, kementerian luar negeri belum memiliki modul dalam pengembangan paradiplomasi di daerah. Peneltian ini mencoba menjawab tantangan tata kelola ini melalui upaya implementasi paradiplomasi melalui program dan implementasi dalam penguatan kemampuan diplomasi pemerintah daerah.